AKBP Asfuri, SIK, MH. Ajak Netizen Pantau Hoax di Media Sosial

Humasmakota – Sejak dua calon wali Kota Malang (Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Maret lalu, Polres Malang Kota (Makota) terus mewaspadai ulah netizen. Seberapa besar pengaruh netizen terhadap pemilihan wali kota (pilwali) Malang 2018 hingga polisi terkesan terhantui?

Kekhawatiran polisi terhadap ulah netizen terlihat dari sikap Kapolres Makota AKBP Asfuri saat berkunjung ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Kecamatan Klojen, Senin malam (2/4).

”Kami berkomitmen agar pelaksanaan pilwali 2018 nanti berjalan lancar dan damai,” terang Asfuri kemarin (3/4).

Perwira polisi dengan pangkat dua melati di pundaknya itu memaparkan alasannya kerap mengajak netizen menjaga pilwali 2018 agar tetap damai. Sebab, Asfuri menemukan berita hoax kerap beredar di media sosial (medsos).

”Netizen punya peran penting untuk menyukseskan (pilwali damai),” kata dia.

Asfuri menegaskan, pihaknya mengimbau netizen jangan menyebarkan berita hoax. Tapi, itu bukan karena membela Anton maupun Nanda, panggilan Ya’qud Ananda Gudban. Menurut dia, kasus dugaan suap pembahasan APBD-P 2015 yang menjerat kedua cawali tersebut biar ditangani komisi antirasuah. Dia harap masyarakat menghormati proses hukum yang sedang dijalani dua cawali tersebut.

”Biar semuanya terkonfirmasi dan valid. Jadi, informasi yang menyebar jangan asal-asalan,” kata dia.

Seperti diberitakan, KPK sudah menetapkan 21 tersangka suap pembahasan APBD-P 2015. Dua di antaranya jadi peserta pilwali 2018, yakni cawali Moch. Anton yang bergandengan dengan Syamsul Mahmud (Asik), dan Nanda berpasangan dengan Ahmad Wanedi (Menawan). Keduanya disangka terlibat kasus suap yang dikenal pokir (pokok-pokok pikiran). Anton sebagai wali kota Malang (nonaktif) disangka telah mengetahui, sedangkan Nanda disangka turut menikmati uang pokir.

Sementara, 19 tersangka lainnya berasal dari unsur pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, dan anggota DPRD Kota Malang. Mereka disangka turut menikmati uang pokir senilai Rp 700 juta. Dari unsur eksekutif, selain Anton, Jarot Edy Sulistyono, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, juga berstatus tersangka.

Lantas bagaimana jika ada berita hoax di medsos? Asfuri harap masyarakat lekas melaporkannya ke Polres Makota. Dengan begitu, polisi bisa menelusuri sumber berita hoax tersebut.

Untuk mengawasi medsos, Asfuri menyiapkan tim Cyber Troops. Mereka bertugas 24 jam nonstop. Jika menemukan berita hoax, petugas akan menindaklanjuti dengan menandai situs tersebut.

”Kami terus pantau. Apalagi sekarang sudah berlaku UU ITE,” pungkas Asfuri. (radarmalang.id/Rino Hayyu)