Kapolres Malang Kota, makan nasi bungkus bersama anggota di sela-sela pengamanan May day

Humasmakota — Ribuan massa aksi turun ke jalan dalam peringatan May Day di beberapa titik Kota Malang, Selasa (1/5/2018). Menghindari menumpuknya massa, ribuan peserta dari berbagai elemen organisasi mahasiswa dan buruh ini melakukan demo di beberapa sudut kota secara bergantian dengan longmarch, seperti depan Pasar Besar, depan Ramayana, depan Kantor DPRD Kota Malang, depan Kantor Pemkot Malang, depan stadion Gajayana, dan lainnya.

Kepolisian Resort Malang Kota untuk menghadapi unjuk rasa ini disiapkan kurang lebih 453 personil, yang memberikan pelayanan pengamanan bagi unjuk rasa, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, SIK, MH. juga hadir dalam kegiatan ini, bersama Dandim 0833 kota malang memberikan semangat bagi anggota TNI Polri yang mengamankan kegiatan ini.

Dalam peringatan May Day tersebut, diantara sejumlah tuntutan, sebagian besar mengeluhkan hal yang hampir sama, seperti keluhan upah murah, kebijakan tenaga kerja asing, kebijakan pemerintahan yang tak berpihak, perlindungan buruh, dan lainnya. “Saat ini peran Dinas Tenaga Kerja dalam melindungi buruh, tak bekerja maksimal. Kelonggaran masuknya Tenaga Kerja Asing, sementara perlindungan tenaga kerja lokal malah diabaikan. Ada banyak contoh kecil di Malang, seperti berhentinya kasus karyawan RS Manu Husada, CV Istana Boneka, dan lainnya,” jelas Lutfie Hafid, Ketua Umum Front Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dalam orasinya.

Disela-sela pengamanan unjuk rasa ini ada pemandangan yang sedikit berbeda, Kapolres Malang Kota dan Pejabat Utama Polres dan Anggota duduk di aspal tanpa alas, dengan lezat menyantap makan siang bersama dengan nasi bungkus yang berwarna coklat, ini tidak hanya pertama kalinya, ucap Asfuri pada wartawan.

Kita harus bisa mengayomi anggota tidak hanya masyarakat saja, dengan ini saya memupuk kedekatan antara pimpinan dan anggota, bersama sama capek bareng memberikan pelayanan kepada pengunjuk rasa, yang memberikan aspirasinya kepada pemerintah kota malang.

Kembali ke topik utama, Senada FBFI, massa Aliansi Rakyat Bersatu Rebut Demokrasi, mengutarakan berbagai tuntutan, yakni sepakat menolak Perpres no. 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA), menolak UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak upah murah, kembalikan pengawasan ketenagakerjaan ke disnaker, dan lainnya.

Ada pula, massa aksi gabungan rakyat dalam buruh dan Formah PK FH-UB ini yang meminta penghapusan sistem kerja kontrak, perlindungan buruh dari pemberangusan organisasi buruh, perbaiki layanan BPJS, serta periksa dan adili pengusaha CV Istana Boneka.

Sedangkan dari kelompok massa Aliansi Perjuangan Rakyat Malang yang diisi driver Online, juga mempunyai berbagai tuntutan yang hampir sama. Tuntutannya, mencabut PP no.78 tahun 2015, jaminan keselamatan dan kepastian kerja driver online, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kelompok massa ini merupakan gabungan dari Solidaritas Gerakan Buruh Indonesi (SGBI), Organisasi Ojek Online, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), HMI, IKAMI Sulsel dan Himapolitik UB.

Dalam aksinya, beberapa kelompok ini berharap perwakilan DPRD dan Pemerintah Kota Malang dapat menyuarakan tuntutan-tuntutan tersebut untuk dilanjutkan ke tingkat pemerintah pusat. Meski sayangnya, tak terlihat anggota Dewan dan pejabat teras Pemkot yang menemui mereka karena hari libur. Untuk membuktikan hal itu, perwakilan memasuki kedua kantor, dan memang kosong. Dengan pengawalan TNI dan Polri, aksi berlangsung tertib tanpa terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Ternyata, May Day ini menjadi perhatian salah satu wisatawan mancanegara yang kebetulan melintasi area demo di Alun-alun Tugu Malang. “May Day adalah hal yang biasa. Sebab wujud demokrasi itu ada tugas yang harus mereka bawa untuk disampaikan ke pemerintah. Yang penting demo berlangsung aman, kami juga bisa menikmati,” jelas Vincent, WNA asal USA yang sedang berlibur selama 2 minggu di Indonesia. (rhd/yan)